Advocate And Legal Consultan

Thursday, December 12, 2019

SKEMA PEMBAYARAN


A. Retainer Fee sistem

  • Klien akan dikenakan biaya langganan (Retainer Fee) perbulan.
  • Kelebihan batas waktu diatas 8 jam perbulan oleh klien dalam masa berlangganan akan dikenakan biaya over time yang dihitung berdasarkan satuan jam kerja.
  • Terhadap bantuan hukum yang berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi selama dalam masa berlangganan, klien hanya akan dikenakan operasional fee dan success fee tersendiri.

B. Package Fee Sistem

Adapun biaya-biaya yang dikenakan dalam sistem kerjasama ini meliputi :
  • Professional Fee (jasa pelayanan) yang dihitung dari tingkat kesulitan kasus yang ditangani
  • Management fee, berupa biaya-biaya yang diperlukan untuk keperluan manajerial dalam penanganan kasus.
  • Operational Fee, berupa biaya-biaya resmi, transportasi dan akomodasi yang dikeluarkan selama menangani kasus, Success fee akan dikenakan sesuai dengan kesepakatan dengan klien.
  • Success Fee, pada prinsipnya hanya akan dibebankan dalam hal-hal tertentu yakni imbalan sebesar prosentase tertentu (sesuai kesepakatan) dari hasil yang didapat dalam penanganan perkara baik penanganan secara litigisi maupun non litigasi.
  • Dalam hal ini jumlah fee yang dibayar klien dihitung secara sekaligus untuk pekerjaan tertentu dikenal dengan Lum Sum Basis.

C. Hourly Fee Sistem

Adapun biaya-biaya (fee) yang dikenakan kepada klien dalam sistem hubungan kerja sama ini adalah sebagai berikut :
  • Biaya konsultasi lisan dan tertulis dihitung berdasarkan real time yang digunakan.
  • Pembuatan legal opinion dan legal document akan dihitung ekuivalen dengan 15 jam kerja/dokumen.
  • Pelayanan pekerjaan di luar kota akan dihitung ekuivalen dengan 8 jam kerja plus biaya riil tranportasi dan akomodasi.

PELAYANAN DIBIDANG HUKUM

SISTEM KERJA SAMA


A. In House Lawyer (Kuasa Hukum Tetap)

  • Dalam hubungan kerja jenis ini, klien tetap dikenakan biaya langganan (retainer fee) untuk jangka waktu minimal 2 (dua) tahun.
  • Dalam masa kerja tersebut klien berhak mendapatkan legal advise/ legal Consultan serta membuat legal opinion mengenai business plann dan business activity dari klien kami setiap bulannya.
  • Dalam masa kontrak kerja ini juga klien berhak untuk mendapatkan prioritas layanan dari law office apabila terdapat kasus-kasus hukum yang terkait dengan klien.
  • Waktu yang disediakan bagi klien untuk konsultasi lisan maupun tertulis serta pembuatan legal opini (pendapat dari segi hukum) dalam sistem kerjasama ini adalah maksimal 8 jam perbulan.

B. Temporary Client Based On Cases (Klien Tidak Tetap)

Dalam hubungan kerja ini antara klien dan law office didasarkan atas kasus yang ditangani.

C. Temporary Client Based On Time

Dalam sistem hubungan kerjasama ini klien hanya akan dikenakan biaya berdasarkan hitungan jam yang digunakan untuk melayani klien. Jenis–jenis hubungan kerja ini masing–masing akan diatur tersendiri secara lebih rinci dalam suatu akta kontrak kerja.

PELAYANAN DIBIDANG HUKUM

NON LITIGASI


Di aspek non litigasi, bantuan, pelayanan dan konsultasi hukum yang diberikan antara lain tapi tidak terbatas pada pembuatan legal opini (pendapat dari segi hukum) terhadap setiap transaksi atau aktivitas klien, lobby, dan diplomasi kepada seluruh stakeholders klien yang membutuhkan, serta membuatkan rencana strategis dibidang hukum untuk realisasi bisnis klien. Bidang-bidang hukum yang termasuk dalam layanan non litigasi ini antara lain :

A.Hukum Perdata :

  • Hukum Perusahaan, antara lain pendirian Perusahaan, Peralihan Saham, RUPS, Penentuan Hak Suara, Merger, Akuisisi, Intial Public Offering (Go Public).
  • Hukum Bisnis, antara lain Pembuatan Kontrak-Kontrak/Perjanjian Bisnis, Agensi, Lisensi, Franchise, Penanaman Modal Asing, Peningkatan Status Perusahaan dari Penanaman Modal dalam negeri menjadi Penanaman Modal Asing dan lain-lain.
  • Hukum Konstruksi dan Lingkungan, antara lain Pembuatan Perjanjian Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Pembuatan Perjanjian Pemborongan, Pembuatan AMDAL,
  • Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, antara lain Pendaftaran Atas Hak Merek Dagang, Paten, Cipta, Rahasia Dagang, Rangkaian Sirkuit, Varietas Tanaman dan Desain Industri (Termasuk Juga Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Lisensi).
  • Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, antara lain Agar Perjanjian Yang Dibuat Tidak Melanggar Atas Ketentuan Mengenai Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
  • Hukum Perbankan, antara lain Pembuatan Perjanjian Kredit, Pengikatan Jaminan, Eksekusi Hak Tanggungan, Penjualan Lelang, dan lain-lain.
  • Hukum Ketenagakerjaan, antara lain Membuat Peraturan Perusahaan, Kesepakatan Kerja Bersama, Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penyelesaian Masalah Perburuhan, Perselisihan dengan Serikat Pekerja baik di lembaga Bipartit, Konsiliasi, Arbitrasi, Mediasi maupun Pengadilan Hubungan Industrial.
  • Hukum Kesehatan, antara lain Pembuatan Perjanjian Transplantasi Organ Tubuh, Bayi Tabung, Perjanjian Pasien Dan Dokter (Informed Consent),
  • Hukum Keluarga, antara lain Perkawinan Campuran, Perceraian, Harta Bersama, Adopsi Anak, Warisan, Alih Kewarganegaraan.
  • Hukum Asuransi, antara lain pengajuan Klaim Asuransi, serta review atas perjanjian polis asuransi baik jiwa mapun harta perusahaan baik berupa kapal, pabrik, alat-alat, dll.
  • Hukum Perdagangan Internasional, antara lain kontrak dagang internasional, berkaitan dengan WTO, AFTA, dll.
  • Hukum Pertambangan dan Energi, antara lain pembuatan kontrak karya, kontrak kerjasama perusahaan pertambangan nasional dengan perusahaan tambang asing dan swasta dalam negeri.
  • Hukum Informasi dan Teknologi, antara lain perjanjian pembuatan Software, Program Komputer, Lisensi.
  • Hukum Kelautan, antara lain Perjanjian Pengangkutan, Pengurusan Surat Penangkapan Ikan, dll.
  • Hukum Perlindungan Konsumen, antara lain Pengurusan Perijinan Dibidang Makanan dan Minuman serta Segala Sesuatu Yang Digunakan Oleh Konsumen.
  • Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam, antara lain Pengurusan Sertifikasi Tanah, Pengurusan Perjanjian Jual Beli Tanah, Pengurusan Perjanjian Pengelolaan Sumber Daya Alam, dll.

B.    Hukum Pidana :

Memberikan konsultasi dan pembelaan serta strategi beracara dihadapan penyidik Kepolisian, Kejaksaan, maupun Pengadilan baik dalam kasus-kasus tindak pidana umum dan atau dalam tindak pidana khusus.

C.    Hukum Tata Usaha Negara :

Memberikan konsultasi tentang teknik dan strategi bertindak atau beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN).

D.    Government and Bureaucratic Affair :

Membangun hubungan dengan pemerintahan dan birokrasi dalam kaitan dengan perizinan dan legalitas.

PELAYANAN DIBIDANG HUKUM

LITIGASI


Pelayanan dan bantuan hukum dibidang litigasi meliputi pendampingan dan bertindak selaku kuasa hukum, yang beroperasi diwilayah hukum  :

  • Hukum Perdata : Beracara  dihadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, maupun Pengadilan Agama, bertindak mewakili klien dalam sidang baik selaku Kuasa Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon, juga sebagai Pelawan maupun Terlawan.

  • Hukum Pidana : Mendampingi klien selaku Penasehat Hukum dalam setiap tingkat penyidikan dihadapan Penyidik Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan baik dalam kasus tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus.

  • Hukum Tata Usaha Negara : Bertindak mewakili dan atau beracara dihadapan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN, PTTUN) baik selaku kuasa Penggugat mapun Tergugat.

  • Hukum Ketenagakerjaan : Beracara dihadapan Pengadilan Hubungan Industrial, baik untuk mewakili  kepentingan Tenaga Kerja maupun kepentingan Pengusaha/ Perusahaan.

  • Hukum Kepailitan : Beracara di Pengadilan Niaga, baik mewakili Pemohon ataupun Termohon Pailit.

  • Hukum Pajak : Beracara di Pengadilan Pajak mewakili Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan dan juga beracara selaku Penasehat Hukum di Pengadilan Negeri terkait dengan Tindak Pidana Pajak.

  • Hukum Pengujian Undang-Undang dan Sengketa Pemilu : Beracara di Mahkamah Konstitusi baik uji materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan sengketa PEMILU.

PELAYANAN DIBIDANG HUKUM

KONTAK KAMI

Office :

  • Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam Jl. KH. Mas Mansyur No. 47C & D, Jakarta Pusat 10230
  • Representatif : Komplek Ruko Villa Ever Green No. C4, Jl. Residen Abdul Rozak No. 168, Palembang, Telp : 0711-7826400, Fax : 0711-7826400


Agung Wardhana

Data Personal Agung Wardhana (Associate)
Alumnus Fakultas Hukum Universitas Pakuan ini menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2013 dengan meraih penghargaan sebagai lulusan terbaik (cum laude). Semasa kuliah ia aktif di Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI). Sebuah organisasi kemahasiswaan khusus untuk kader profesi hukum dengan posisi terakhir sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang Bogor. Semenjak bergabung di Munarman Do'ak & Partners, ia telah menangani berbagai perkara perdata, Tata Usaha Negara, Asuransi, Ketenagakerjaan, PKPU dan kepailitan serta pertambangan. Ia anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

P R O F I L E

Munarman Do’ak & Partners, Advocate & Legal Consultant merupakan kantor hukum yang dibentuk oleh beberapa advokat dan konsultan hukum yang kapabel dan kredibel dibidang hukum dan mempunyai integritas yang tinggi. Munarman Doak & Partners .... Read More

P E L A Y A N A N - H U K U M

Munarman Doak and Partners memberikan pelayanan hukum baik secara Non Litigasi maupun Litigasi:
A. Litigasi
B. Non Litigasi
C. Sistem Kerja Sama
D. Skema Pembayaran

D A T A - P E R S O N A L

Senior Partners :
~ Munarman
~ Nazori Do'ak Achmad
Managing Partner:
~ Syamsul Bahri Radjam
Advokat and Legal Analyze:
~ Dede Agung Wardhana

Copyright © MDP